Air Kata-Kata

Sumber: http://farm4.static.flickr.com

Ulama Iran mengklaim gempa beruntun belakangan ini disebabkan oleh perilaku amoral kaum perempuan. Merasa dikambinghitamkan, sebagian perempuan menggelar aksi protes dengan memamerkan belahan dada di laman Facebook.

Oleh Sigit Kurniawan

SITUS JEJARING  sosial Facebook diguncang oleh kehebohan. Bukan oleh kasus penculikan anak perempuan maupun penipuan. Tapi, laman buatan Mark Zuckerberg  ini ‘diguncang’ oleh ribuan perempuan yang dengan sukarela memamerkan belahan payudaranya di sana. Aksi ini terjadi pada Senin, 26 April 2010. Seperti dirilis situs Kompas (27/4), mereka mengumpulkan sebanyak-banyaknya foto payudara di sebuah grup diskusi. Membaca info ini, saya langsung  mencari halaman terkait dan bergabung dalam grup ini di Facebook.  Betul, aksi ini sudah mendapat dukungan 72 ribu penghuni Facebook saat itu.

Aksi eksibisi payudara ini merupakan bentuk protes terhadap ceramah ulama Iran, Kazem Sedighi, yang menyerukan agar kaum perempuan bertobat dengan memakai pakaian yang sopan. Mengingat, kata Kazem Sedighi, penampilan seronok merekalah yang menyebabkan terjadinya gempa besar selama  ini. Bertobat, kata Kazem, adalah jalan keluar dari bencana itu. “”Banyak perempuan yang tidak berpakaian sopan dan menggiring kaum pemuda tersesat. Mereka merusak kesucian dan melahirkan perzinahan di masyarakat. Itu yang menyebabkan gempa bumi,” kata dia dalam shalat Jumat seperti dikutip media Iran.

Entah memakai logika dari mana Kazem Sedighi langsung mengkambinghitamkan perempuan sebagai penyebab gempa bumi. Ucapan berbau arogan dari  imam yang notabene laki-laki ini langsung disambut protes dari kalangan perempuan. Salah satunya, aksi Boobquake yang dipelopori oleh Jennifer McCreight. Aktivis yang mengklaim diri sebagai feminis ateis itu mengundang para perempuan menyumbang foto belahan payudaranya.  Tapi, tak dinyana, kebetulan sekali saat aksi sedang dilakukan, Taiwan diguncang gempa 6,5 skala Richter.  Perdebatan pun makin seru.

Wacana mengaitkan moralitas dengan bencana alam bukanlah barang anyar. Pada saat gempa menerjang Padang, misalnya, seruan untuk memperbaiki moral sebagai obat pencegah bencana menguar. Tak hanya dari  beberapa pemimpin agama. Tapi, juga dari wakil rakyat di senayan maupun dari barisan menteri. Bencana yang terjadi selama ini dikaitkan dengan kerusakan moral atau kemaksiatan.

Pencarian korelasi antara moralitas, bencana, dan bahkan dengan kemahabaikan Tuhan sudah menjadi pencarian dan perdebatan seru di kalangan pemikir sejak lama. Termasuk dalam memposisikan Tuhan dalam konteks penderitaan maupun kejahatan di dunia.  Agar fokus, saya mempersempit pembahasan yang terkait dengan kesimpulan Kazem Sedighi  tersebut. Terkait korelasi antara moralitas dan bencana, saya menjawab “ya” sekaligus “tidak.”

Saya sepakat bila moralitas punya pengaruh terhadap bencana bila hal itu menyangkut perilaku buruk manusia yang secara logis dan kelihatan menyebabkan kerusakan. Bencana banjir, misalnya, bisa dikaitkan dengan perilaku jahat cukong-cukong kayu yang doyan menebangi hutan sembarangan atau perilaku buruk orang yang doyan membuang sampah sembarangan. Termasuk bencana-bencana yang disebabkan oleh campur tangan manusia, seperti bocornya reaktor nuklir, pemanasan global  maupun perubahan iklim yang juga dipicu oleh menyeruaknya pabrik-pabrik industri maupun keroposnya paru-paru dunia, tragedi lumpur meluap dan melenyapkan beberapa desa, tabrakan beruntun, resesi global, dan sebagainya. Sejauh itu bencana maupun risiko buatan—meminjam istilah Anthony Giddens dengan manufactured risk—saya sepakat kalau keduanya mempunyai korelasi kuat. Ada pola sebab akibat yang jelas.

Tetapi, bila bencana alam seperti gempa bumi (kecuali itu gempa buatan sebagai ujicoba senjata misalnya) diklaim disebabkan oleh bobroknya moral manusia, saya tidak sepakat. Namun juga, bila bencana alam seperti gempa dan gunung meletus, dimaknai sebagai bahan refleksi akan keterbatasan manusia di depan yang mahaagung, bagi saya itu sah-sah aja. Kalau itu diklaim lantaran kerusakan moral manusia, saya tidak sepakat. Termasuk ketika gempa bumi diklaim disebabkan oleh tindakan amoral perempuan seperti yang dilontarkan ulama asal Iran tadi. Ini jelas sebuah pernyataan yang mengada-ada. Selain sangat tidak berdasar, tidak masuk akal, klaim itu sangat diskriminatif gender. Pernyataan yang patriakhis kental ini sarat manipulasi dan kemunafikan. Kesimpulan sang ulama tidak mempunyai premis yang jelas.

Selain itu, pernyataan sang ulama sangat semena-mena. Bagaimana mungkin, kaum perempuan yang pasti juga menjadi korban dari bencana alam tersebut masih dipersalahkan sebagai penyebab gempa. Sungguh malang nasib perempuan. Sudah terpinggirkan oleh sistem politik, hukum, dan sosial, masih dipersalahkan sebagai penyebab bencana alam. Selain tak masuk akal, pernyataan ini menjadi buah kepongahan dari rezim laki-laki yang doyan main kambing hitam dan cermin  dari pemikiran yang jauh dari akal sehat.

Bukti lain kesombongan rezim laki-laki ada di dalam ungkapan sang ulama di mana perempuan diklaim sebagai penyesat kaum laki-laki, perusak kesucian, dan yang melahirkan perzinahan. Sungguh pernyataan yang tidak adil. Bagaimana mungkin sebuah perzinahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang dipersalahkan hanya pihak perempuannya. Perempuan sering dituding sebagai penggoda. Padahal, laki-laki sendiri yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Belum lagi dalam kasus perkosaan. Yang jelas-jelas menjadi korban adalah perempuan, tapi perempuan masih terus saja dikorbankan entah dicap sebagai perempuan murahan, dicap sebagai penggoda, perempuan kotor, dikucilkan dari pergaulan sosial, dan sebagainya.  Dari sini, bisa dilihat bahwa pada zaman semaju ini (baca: zaman digital sekalipun), budaya dan mentalitas patriakhi itu masih kental. Anehnya, paradigma patriakhi ini tidak hanya dimiliki oleh sebagian laki-laki, tapi juga dari kalangan perempuan sendiri. Lebih parah lagi, bila kondisi ini dipolitisir demi kepentingan politik kelompok tertentu.

Sementara aksi Boobquake dengan mengunggah foto-foto belahan dada saya lihat sebagai aksi penggugatan atau pemberontakan  terhadap cara pandang sempit di atas. Mungkin, foto belahan dada itu bisa dimaknai sebagai simbol perlawanan atas rezim patriakhi  tersebut. Ternyata, perjuangan keadilan gender masih terus berlangsung hingga kini. Zaman semakin modern tidak menjadi jaminan bahwa paradigma kita semakin terbebas dari paradigma lama yang menindas. Bahkan, di sisi lain, modernitas malah memicu resistensi dalam diri kita untuk membekap lebih erat tradisi lama.

Akhirnya, benar apa yang dikatakan Simon de Beauvoir, “Perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan. Tapi, menjadi perempuan!”

@ Artikel ini diterbitkan di Kompasiana

Sumber Foto: DetikFoto

Koja menjadi bukti telanjang kekerasan masih bercokol di muka bumi. Ketidakadilan menjadi akar dari kekerasan. Negara paling bertanggung jawab.

Oleh Sigit Kurniawan

KEKERASAN TERUS  berulang. Koja pun menjadi konten anyar dalam katalog kekerasan negeri ini. Apakah ini kekalahan seorang Gandhi? Begitu ujar seorang kawan dalam sepotong celotehan di tengah hari usai makan siang. Tragedi mencengangkan wacana kita yang baru terbekap oleh sinetron politik makelar kasus yang lagi riuh dalam pemberitaan media. Dan sepertinya mimpi seorang Gandhi—ikon pejuang antikekerasan— akan dunia yang nirkekerasan masih jauh api dari panggang. Kekerasan terus berulang. Darah pun tak kunjung henti tumpah di tanah. Kekerasan seolah mengabadi.

Pertanyaan seorang kawan tadi juga pernah dilontarkan oleh Dom Helder Camara dalam bukunya berjudul Spiral Kekerasan (1971). Uskup Agung Brazil cum pejuang antikekerasan ini mempertanyakan apakah Gandhi itu nabi atau pecundang. Mengingat di depan matanya, kekerasan dengan telanjang terjadi dengan intensitas yang lebih besar dan lebih mengerikan. Manusia lebih tampak seperti serigala bagi sesamanya seperti yang ditandaskan Thomas Hobbes dengan konsep homo homini lupus. Koja pun menjadi bukti gamblang betapa kekerasan masih mendominasi kehidupan saat ini.

Sumber: DetikFoto

Tragedi Koja adalah tragedi paling buruk dalam rangka penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP. Bahkan, di mata kebanyakan, sosok Satpol PP identik dengan kekerasan. Maklum saja, hal ini lantaran saking banyaknya peristiwa penggusuran baik pada rumah-rumah ilegal, pedagang kaki lima, anak jalanan, maupun tanah sengketa, yang berujung pada kekerasan yang diekspos habis oleh media. Lihat saja di televisi, berita tentang Satpol PP selalu dikaitkan dengan peristiwa penggusuran yang tak jarang berujung ricuh dan rusuh. Kata “pamong” yang melekat dari sosok Satpol PP jauh dari makna mengayomi, melindungi, dan memberi rasa aman. Ironis!

Tragedi Koja seperti menjadi titik puncak dari spiral kekerasan yang selama ini terjadi dan justru diciptakan oleh negara melalui bidak-bidak Satpol PP yang mengatasnamakan pembangunan dan penertiban dalam setiap aksi penggusuran. Selama ini, masyarakat kecil selalu dikalahkan dalam setiap peristiwa penggusuran. Tapi, Koja bak anomali di mana warga yang kena gusuran bangkit melawan. Bahkan, Satpol PP yang sering membuat warga gusuran sebagai bulan-bulanan gantian menjadi bulan-bulanan warga. Arogansi Satpol PP selama ini seakan ditelanjangi. Koja menjadi bukti konkret kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru. Bahkan, dalam skala yang lebih hebat dan membuat prihatin.

Saya teringat akan status di laman Facebook seorang kawan yang berbunyi: “Sejarah pembangunan negeri selalu berulang, yakni membangun di atas genangan air mata dan darah rakyatnya sendiri!” Betul sekali, pembangunan kota sekelas Jakarta, sering tak lepas dari peminggiran orang-orang kecil. Pembangunan selama ini hanya menguntungkan para pemilik modal. Buktinya, sementara lapak-lapak kaki lima dan pemukiman kumuh dihancurkan, Pemda DKI Jakarta memberi angin segar bagi para pemilik modal untuk membangun mal, real estate, perumahan mewah, maupun gedung-gedung pencakar langit.

Bahkan, pada taraf tertentu, pembangunan ini berjalan asal dan serakah. Mal berdiri di mana-mana yang tak jarang menanggu pemandangan, merusak tata kota, dan terlebih menyinggung rasa keadilan masyarakat bawah. Dan, sudah menjadi rahasia umum, di hampir setiap penggusuran sebuah lokasi masyarakat bawah, ada kepentingan pemilik modal di baliknya. Selang waktu usai penggusuran, di tempat yang sama, dibangun pusat perbelanjaan atau perumahan mewah. Tindakan represif dari pihak keamanan, baik polisi, tentara, maupun Satpol PP hanya menjadi alat memuluskan kepentingan pemilik modal itu. Realitas ini  membantah tegas janji kampanye Gubernur DKI Fauzi Wibowo (Foke). Ternyata, Jakarta bukan untuk semua!  Jakarta hanya untuk pemilik modal.

Spiral Kekerasan

Sumber: DetikFoto

Malam hari di hari  Tragedi Makam Mbah Priok itu, Presiden SBY  meminta eksekusi makam Mbah Priok dihentikan dan pihak yang bertikai untuk meredam emosinya. Sebuah pernyataan sumir dari seorang kepala negara yang jauh dari penyelesaian masalah. Kekerasan di Tanjung Priok menjadi bukti ketidakbecusan negara dalam memberi rasa aman warganya.  Padahal, akar kekerasan tak lain adalah dizoliminya rasa keadilan masyarakat.

Lepas dari permainan kepentingan di dalamnya, penggusuran Makam Mbah Priuk merupakan gaya pembangunan Jakarta yang berjalan pragmatis. Menganggap sepi rasa perasan masyarakat, konteks historis dari makam itu, dan identitas tanah leluhur. Makam itu tidak sekadar makam. Tapi, mempunyai relasi kuat antara makam dan warga. Mengingat makam itu menjadi ruang spiritual bagi sebagian warga—tak hanya Jakarta—dan menjadikannya tempat ziarah. Makam telah menjadi bagian dari jatidiri orang-orang yang terlibat dengannya. Ketika makam itu diusik atas nama penertiban, jati diri warga juga turut dilukai.

Kapan pembangunan Jakarta tidak menghamba pada kepentingan modal alias adil bagi seluruh warganya? Maklum, ketidakadilan adalah akar dari kekerasan. Ini ditandaskan oleh Dom Helder Camara dalam teori Spiral Kekerasannya. Teori yang ia bangun dari pengalaman bersentuhan langsung  dengan praktik ketidakadilan ini, menandaskan ada tiga bentuk kekerasan yang saling terkait. Ketiganya adalah ketidakadilan, pemberontakan sipil, dan represi negara.

Dari ketiga macam kekerasan itu, bagi Camara, ketidakadilan menjadi sumber utama kekerasan. Camara menyebutnya dengan kekerasan nomer satu. Ketidakadilan sosial sering melahirkan kondisi subhuman di masyarakat—kondisi hidup di bawah standar layak sebagai manusia normal (bdk. Camara, 26-39).

Kondisi di bawah standar kemanusiaan itu memicu perlawanan di kalangan masyarakat sipil. Masyarakat turun ke jalan mengusung suara protes mereka. Sementara, pemerintah melihatnya sebagai ancaman dan perlu ditertibkan. Represi negara dikedepankan. Ketiga kekerasan ini terus bergulir dan saling terkait. Meski akar kekerasan secara kuat ditandaskan Camara, yakni ketidakadilan. Nah, selama masalah keadilan tidak diusung dalam proses pembangunan, kekerasan masih terus membayangi.

Demikian juga dengan kasus Koja dan kasus penggusuran lainnya. Selama keadilan tidak diwujudkan, kekerasan itu masih terus mengalir. Buktinya, belum selesai kasus Koja, kekerasan meledak di kawasan industri Batam. Ratusan buruh mengamuk sebegai ekspresi ketidakadilan dan pelecehan dari manajemen industri.

Negara paling bertanggung jawab atas kekerasan yang menimpa warganya. Terang saja, negara adalah institusi yang mempunyai kekuasaan memaksa pada warganya.  Dan selama ini, negaralah yang mempertontonkan kekerasan yang ia lakukan pada warganya. Tidak hanya kekerasan fisik dengan kekuatan militeristik, tapi juga melalui undang-undang. Banyak undang-undang dan peraturan pemerintah yang tidak adil dan bersifat kekerasan pada warganya. Asal tahu saja, kekerasan negara inilah yang paling mudah ditiru oleh warganya. Persis seperti yang dikatakan Hannah Arendt bahwa kekerasan negara menular kepada warganya.  Sebab itu, negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah, kudu mengedepankan fungsinya sebagai pengayom warganya. Bukan sekadar pengayom dan pelindung bagi para pemilik modal. Bila ini tidak dilakukan, negara bakal kehilangan wibawanya dan warga unjuk sendiri kekuatannya. Ujungnya tak lain anarki seperti yang terjadi di Koja.

Kembali soal Gandhi. Apakah perjuangan antikekerasan sudah tidak ada giginya lagi? Tidak juga. Masih banyak para aktivis bersama warga menggalang kekuatan aksi tanpa kekerasan sambil terus menyerukan dibangunnya keadilan bagi semua. Perjuangan antikekerasan ini juga bukan kesia-siaan. Gandhi pun masih menjadi spirit gerakan nirkekerasan itu. Bukankah Gandhi sendiri menegaskan kekerasan sebagai cermin jiwa yang rapuh?

Dan selama ketidakadilan itu ada di bumi ini, kekerasan itu masih mengalir bak spiral. Terus dan terus. Banyak cara bisa kita lakukan untuk berperan dalam meredam arus kekerasan di masyarakat kita. Bukan dengan berdiam diri dan apatis—walau mungkin kita tak disentuh langsung oleh kekerasan itu. Tapi, dalam aksi konkret. Martin Luther pada Abad Pertengahan pernah bilang, “Kita tidak hanya dituntut tanggung jawab pada apa yang kita katakan dan lakukan. Tapi, juga pada apa yang tidak kita katakan dan tidak kita lakukan.”

NB: diterbitkan pula di http://kompasiana.com

sumber: http://img.myconfinedspace.com

Internet mengembuskan angin demokrasi tanpa sekat sekaligus anarkisme anyar.

MUNGKIN MENDIANG Robert Furchgott akan bangga pada saya ketika saya ketahuan berjualan viagra. Paras ilmuwan Amerika Serikat penemu pil khusus pria lemah syahwat—viagra pada tahun 1998 itu, juga pasti semringah melihat hasil penelitiannya dipasarkan hingga kini. Jiwa peraih Nobel untuk ilmu kedokteran yang meninggal tahun lalu pada usia 92 tahun itu akan tambah bahagia di alam baka mengingat semakin banyak lelaki yang bisa ia ‘selamatkan’ berkat tablet maupun kapsul ajaib ciptaannya itu.  Tapi, sayang sekali, profesi dadakan saya sebagai tukang obat kuat ini hanyalah ulah dari seorang pembobol (hacker). Seorang pembobol yang tidak pernah diketahui siapa nama dan asal usulnya.

Cerita bermula ketika di sebuah sore saya membuka kotak surat Yahoo! saya. Di halaman depan kotak surat itu, muncul nama seorang kawan yang lama sekali telah hilang kontak. Kawan yang juga seorang pastor itu membalas surat elektronik (surel) saya berjudul “eriac gautier”—perasaan saya tidak pernah berkirim surel padanya. Pesan pastor itu cukup singkat: “Git, apa sekarang jualan viagra?” Sontak, kulit dahi saya berlipat. Belum sirna kebingungan saya, muncul di kotak surat, sebuah balasan lain dari seorang yang pernah bekerja di satu perusahaan dengan saya. Balasan berjudul “fatima mahamoudou” itu menyampaikan pesan: “Sigit, mohon jangan kirimi email sampah seperti ini. Tq” Wah, saya semakin dikuatkan akan adanya ketidakberesan pada akun Yahoo! saya.

Usai melakukan investigasi sejenak, betul, akun Yahoo! saya dibobol orang tak dikenal. Dengan menggunakan nama sekaligus alamat email saya, orang ini mengirim tautan yang menjual viagra ke hampir semua teman yang ada di daftar. Termasuk ke seluruh alamat surel narasumber liputan saya. Ulah pembobol ini membuat saya bersibuk ria membuat surel klarifikasi dan mengirimnya ke seluruh alamat yang dikirimi tautan viagra itu. Demi keamanan, saya pun segera mengganti kunci akses akun dengan yang baru. Saya pun undur diri dari keanggotaan dua milis yang disinyalir jadi pintu masuk pembobol itu.

Problem di ranah internet macam tadi bukanlah barang anyar. Saya sendiri tak terlalu kaget dengan kebobolan akun surel saya. Hal itu sudah jamak terjadi di dunia maya. Mengingat ada kasus yang lebih parah dan lebih payah ketimbang alamat surel didompleng untuk jualan viagra. Kebobolan akun menjadi risiko dari ‘mainan’ anyar orang-orang modern ini. Modernitas memang aneh. Zygmunt Bauman menyebut sebagai ambiguitas modernitas. Modernitas—dengan segala ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk internet—memang menyuguhkan beragam kemudahan yang tidak bisa dinikmati oleh orang-orang zaman sebelumnya. Dengan internet, saya bisa terhubung dengan orang-orang di mana pun dalam bingkai kekinian (real time). Jarak dan waktu sudah dimampatkan—David Harvey menyebutnya time-space compression. Tapi, sembari menyuguhkan aneka kemanjaan, modernitas juga memberi beragam risiko—termasuk risiko yang tak pernah dibayangkan sebelumnya.

Kasus pembobolan akun Yahoo! tadi juga belum seberapa. Ada yang lebih parah dari itu, seperti pembobolan akun kartu kredit, pembobolan sistem keamanan bank, penebar virus, dan sebagainya. Kevin Mitnick, misalnya, merupakan pembobol kelahiran 1963 yang menghebohkan Amerika. Ia pun dicap sebagai kriminal komputer yang paling dicari dalam sejarah AS. Ia pernah membobol sistem transportasi di Los Angeles dengan membongkar sistem pembacaan kartu langganan bus. Alhasil, dia bisa naik bis ke mana saja tanpa bayar. Ia juga pernah membobol sistem telepon yang membuatnya bisa menelepon jarak jauh dengan gratis. Tak tanggung-tanggung, Kevin membobol juga sistem DEC, IBM, Motorola, Nokia, dan menipu FBI. Ia tertangkap dan dipenjara lima tahun. Cerita hidupnya diangkat dalam layar lebar dalam film Takedown dan Freedom Downtime. Ada juga Jonathan James, pria umur 16 tahun, berhasil membobol sistem jaringan NASA dan mencuri perangkat lunaknya seharga US 1,7 juta dolar. Ia dihukum cuma enam bulan lantaran masih di bawah umur.

Internet memang seperti sebuah pisau. Pisau bisa digunakan sebagai alat berbuat kebaikan untuk mengupaskan apel bagi orang yang dicintai. Tapi, bisa juga bisa menjadi senjata tajam untuk membunuh. Internet bisa digunakan sebagai alat berbuat kebaikan sekaligus kejahatan. Gordon Graham dalam bukunya “Internet: Philosophical Inguiry” (Routledge, 1999), menggali kedua karakter internet tersebut. Gordon dalam bab pertamanya melihat adanya pertentangan antar-dua kubu, yakni mereka yang takut dan menolak semua kemajuan teknologi (Neo-Luddites) dengan mereka yang menerimanya sebagai kemutlakan (Technophiles).

Selanjutnya, Gordon Graham mengatakan bahwa kehadiran internet bisa mendukung sebuah proses demokratisasi mengingat tidak ada batasan tingkatan di alam internet. Tak ada atasan dan bawahan. Semua orang sederajat dan saling mempengaruhi. Semua orang bisa berbicara apa saja dan tidak memandang kekuasaan. Internet, bagi Gordon, adalah demokrasi itu sendiri. Tentunya, bagi Gordon, bila demokrasi pada dirinya sendiri merupakan suatu hal yang baik—konon, katanya, Gordon tergolong orang yang tidak percaya seratus persen pada demokrasi. Saya sendiri lebih senang menyebutnya sebagai ruang publik baru—tempat orang-orang lintas negara bercakap-cakap satu sama lain dan memberikan pengaruhnya.

Tapi, internet juga merupakan anarki. Anarki oleh Gordon dipandang dari dua sisi, positif dan negatif. Secara positif, anarki dipahami seperti yang dikatakan Proudhon dan Kropotkin sebagai absennya negara. Lebih tepatnya, bebasnya dari kekuasaan yang memaksa dari negara. Secara negatif, anarki tetap dipahami tidak berkutiknya negara atas masyarakat. Lebih tepatnya, terjadi situasi tanpa supremasi hukum dan muncullah kekacauan. Nah, internet punya sifat anarki di mana para penghuninya bisa saling terhubung tanpa harus izin dan diatur oleh negara masing-masing atau terhubung karena identitas kewarganegaraan. Internet telah membongkar sekat-sekat antarnegara. Gordon menyebutnya dengan internasionalisme. Pada titik inilah, internet mengandung unsur subversif. China dan Myanmar adalah pengalaman konkret pergulatan antara kekuasaan negara yang hegemonik dan internet ini. Sekali lagi, baik dan buruknya tergantung pada bingkai niat penggunanya—untuk kebaikan atau kejahatan.

Kian waktu internet pun menjadi medan pertarungan baru, baik perang politik, bisnis, dan sebagainya. Sekarang, perang yang terjadi tidak sekadar perang fisik dengan menggunakan perkakas perang, seperti tank, pesawat tempur, aneka senapan, dan sebagainya. Melainkan perang di dunia cyber. Sebagian menyebutnya dengan Perang Dunia III yang sesungguhnya.

Masih hangat dalam ingatan, misalnya, di tengah ketegangan klaim-klaiman budaya maupun ejekan simbol negara antara Indonesia dan Malaysia, perseteruan pun berlanjut di dunia maya. Pada Agustus 2009—bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-52, ditengarai ada 116 situs web di negeri jiran itu dibobol oleh orang Indonesia. Ketegangan ini semakin memuncak ketika ada warga Malaysia yang melecehkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di internet.

Belum lama ini, dirilis laporan yang menyatakan kota Shaoxing, China, sebagai kota asal serangan cyber terbesar di dunia. Symantec menandaskan total serangan cyber yang berasal dari China, 21,3 persennya berasal dari Shaoxing. Di bawah peringkat pertama China dengan angka 28, 2 persen, ada Rumania dengan 21,1 persen, disusul berurutan oleh Amerika Serikat, Taiwan, dan Inggris.

Yang menarik dari laporan itu, target dominan dari serangan pembobol asal China adalah para aktivis hak asasi manusia. Banyak kalangan mencium serangan ini disponsori oleh pemerintah setempat. Modusnya dengan mengirim surel yang berisi muatan yang bisa menginfeksi perangkat.

Perang daring (online) bisa memicu kerusuhan. Di awal tahun ini, misalnya, Amerika Serikat dituduh menggunakan perang daring untuk menyulut kerusuhan di Iran paskapemilu tahun lalu. Editorial Harian Rakyat dari China menuduh AS merilis brigade pembobol dan memanfaatkan media sosial, seperti Twitter untuk menebar rumor dan polemik. Wang Xiaoyang, penulis editorial tersebut, mengatakan kerusuhan Iran paskapemilu, dipicu informasi AS yang dipasang di Youtube maupun mikroblogging Twitter. Wang melontarkan itu sebagai kritik terhadap undangan kebebasan berinternet dari Amerika—di mana kebebasan di sini tak lain seturut kepentingan Negara Adikuasa itu. Kritik ini juga ditujukan pada keputusan memotong layanan pesan instan Microsoft untuk negara-negara yang terkena sanksi AS, seperti Kuba, Iran, Sudan, Suriah, dan Korea Utara karena dianggap melanggar keinginan Amerika untuk kebebasan arus informasi.

Nah, dari penjalasan tadi, tampak bahwa pengalaman akun Yahoo! dibobol masih belum seberapa dalam dunia internet. Yang jelas, siapa saja yang menerjunkan di samudra web ini harus siap menanggung risiko. Risiko yang ada adalah risiko buatan. Sosiolog Anthony Giddens menyebutnya dengan manufactured risk—risiko yang tercipta sebagai dampak perkembangan pengetahuan kita tentang dunia. Meski berisiko supertinggi, internet sudah menjadi bagian dari identitas dan media dinamika orang modern. Melarang pengaksesan internet dengan cara apa pun—termasuk undang-undang—berlawanan dengan karakter internet itu sendiri, termasuk melawan demokrasi. Cara yang bijak adalah dengan menemukan sistem pertahanan untuk meminimalisir risiko tersebut.

Ngomong-omong, kembali soal viagra, sebenarnya tidak ada masalah dengan tautan toko viagra yang dikirim pembobol itu. Tak perlu menganggapnya sampah. Toh, itu pun promosi obat bagi jutaan lelaki modern. Siapa tahu Anda adalah salah satu pencari tablet atau kapsul ajaib  itu.  Cuma, caranya berpromosi dengan mendompleng alamat surel orang lain itulah yang tidak bisa dibenarkan.

Biarkan internet terus mengalir dan berkembang. Pertanyaan yang penting kita jawab adalah seberapa jauh penggunaan internet kita selama ini mendukung perkembangan mutu kemanusiaan kita?